RSS

Bank dan Praktik Premanisme

06 Apr

Dimuat di Harian Suara Pembaruan, 6 April 2011 halaman 4

Oleh : Sonny Eli Zaluchu

BUKAN rahasia umum mengetahui sepak terjang para penagih hutang atau debt collector (DC) di dalam sistem perbankan kita di Indonesia. Meskipun praktek tersebut tidak tertuang di dalam UU Perbankan atau dilegalkan secara hukum, pratek dan keterlibatan DC seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem perbankan itu sendiri. Mengapa? Cara ini tidak saja efektif tetapi sangat menguntungkan bank atau siapapun yang berada di dalam bisnis jasa keuangan untuk mendapatkan kembali tunggakan hutang dari klien-nya yang mencoba mangkir atau berkelit terhadap kewajiban keuangannya. Menempuh lewat jalur formal (hukum) pasti akan berbelit-belit. Selain memakan waktu, juga membutuhkan biaya dan menyita konsentrasi. Apalagi jika yang ditangani adalah puluhan bahkan ratusan tunggakan hutang berkasus, seperti bunga kartu kredit yang berlipat kali ganda dari nilai utang. Tentu saja bank tidak mau memboroskan perhatiannya di sana. Maka pilihan menggunakan ‘penagih hutang’ adalah solusi tercepat dan teraman. Tercepat karena uang yang tertunggak biasanya cepat kembali. Teraman karena bank tidak harus melakukan pekerjaan kotor memaksa orang membayar hutangnya.

Masalahnya adalah para penagih hutang ini seringkali bertindak buruk dan brutal. Bahkan sama sekali tidak tahu aturan. Kasus terakhir yang mencuat adalah tewasnya seorang nasabah sebuah bank yang sedang terlibat kasus hutang-piutang di dalam ruang kantor bank tersebut. Belakangan diketahui bahwa para pelaku penganiayaan itu bukan karyawan resmi melainkan pegawai outsource yang bertanggung-jawab melakukan pekerjaan penagihan kepada klien-klien bermasalah di bank itu. Lepas dari apakah kasus ini melibatkan lembaga secara institusional atau tidak, tewasnya klien di tangan para penagih hutang di kantor bank yang memakai jasa mereka, membuat rasa kemanusiaan kita terusik. Sedemikian parahkan sistem perbankan kita sehingga menempuh cara-cara yang tidak manusiawi di dalam menghadapi kliennya sendiri?

MANAJEMEN PENAGIH HUTANG

Siapakah para penagih hutang? Coba saja survey surat kabar. Jika kita cermat mengikuti berita, para DC ini memiliki sepak terjang yang sangar dan menakutkan. Mengapa? Mereka tidak segan-segan berkata kasar kepada orang-orang yang menjadi sasaran atau target penagihan. Tujuannya adalah melakukan intimidasi dan menekan seseorang sehingga takut dan akhirnya tidak punya pilihan lain kecuali membereskan hutang secepatnya. Juga sering terdengar laporan bahwa kata-kata kasar, makian dan umpatan menjadi ciri khas mereka saat berkomunikasi lewat telepon.

Berdebat dengan mereka tidak ada gunanya. Mengapa? Tujuan mereka bukanlah negosiasi tetapi pulang membawa duit sehingga dapat upah. Berkali-kali dirubrik surat pembaca kita melihat bagaimana para DC melakukan teror berkepanjangan terhadap seseorang sementara dirinya merasa tidak pernah memiliki utang pada bank tertentu. Sejelas apapun pembelaan seseorang mengenai kasus yang mungkin tidak melibatkan dirinya atau mungkin juga sedang menyelesaikan persoalan keuangan tersebut lewat jalur resmi, kalau namanya sudah tercantum dalam daftar para penagih, orang-orang ini tidak pernah mau tau. Mereka juga tidak segan-segan main pukul, ancam mengancam, bahkan menganiaya fisik orang lain. Kasus tewasnya seorang klien di tangan para DC menjadi bukti tak terbantahkan kegiatan premanisme dalam praktek penagihan hutang di Indonesia.

Masalah yang muncul dari keberadaan DC ada dua. Pertama, seringkali mereka salah alamat. Kasus-kasus yang muncul di surat pembaca membuktikan bahwa para DC hanya bermodalkan alamat, nomor telepon atau nama seseorang. Padahal bisa saja orang yang menjadi target tersebut, telah pindah rumah atau menggunakan identitas palsu sewaktu membuat aplikasi kartu kredit. Orang yang tidak tahu apa-apa sering jadi korban. Kedua, operasional dan tindakan para DC ini tidak berada di dalam koridor hukum. Justru yang mereka praktekan adalah hukum rimba dengan pendekatan kekerasan, intimidatif dan semaunya. Polisi yang menjadi aparat hukum saja tidak boleh semena-mena bertindak kepada para pelanggar hukum. Akan tetapi faktanya, mereka bertindak melebihi aparat hukum itu sendiri karena mereka bertindak menyelesaikan masalah out of law area.

PERANAN BI

Tentu kita berharap kasus tewasnya nasabah di tangan pegawai outsource adalah hal terakhir yang tidak boleh terulang lagi dalam manajemen perbankan di negara ini. BI sudah saatnya menaruh perhatian terhadap lembaga perbankan yang mempraktekan legal-premanism di dalam kebijakannya menangani kasus-kasus keuangan yang melibatkan nasabah. Kalau belakangan ini BI memberi perhatian pada bank-bank yang menggunakan private number seseorang untuk menawarkan pinjaman atau kredit, maka kasus penggunaan DC di dalam sistem penagihan hutang oleh bank juga patut mendapat perhatian serius. Hal tersebut sudah tergolong sebagai sebuah kejahatan korporat dan konspiratif yang sama halnya dengan tindakan seseorang mengupah orang lain untuk melakukan kejahatan. Tindakan tersebut menjadi semena-mena karena posisi nasabah tidak dalam posisi tawar akibat masalah hutang yang sedang melilitnya.

Alasan bahwa penagihan dengan kekerasan tersebut tidak pernah dilakukan atau dianjurkan oleh bank, adalah sebuah dalih. Mengapa? Tenaga outsource bukanlah force law. Mereka justru berada di luar hukum dan siapapun tahu di negeri ini, aktifitas di luar ranah hukum benar-benar tidak bisa dipertanggung-jawabkan kredibilitasnya. Bank pasti sudah menyadari bahwa tenaga-tenaga outsource ini memiliki style tersendiri yang tidak mungkin dipraktekkan oleh lembaga keuangan profesional. Itu sebabnya bank ‘meminjam’ tangan mereka. Lagipula, upah para tenaga outsource ini berasal dari bank yang telah menggunakan jasa mereka. Jadi bagaimana mungkin bank berkilah tidak tahu menahu. Bukankah daftar para penunggak itu juga didapat dari bank?

Hal lain yang signifikan dan perlu diperhatikan oleh BI adalah perlindungan terhadap nasabah bermasalah. Harus disadari bahwa mudahnya mendapatan kredit belakangan ini oleh berbagai lembaga keuangan dengan iming-iming hadiah, kemudahan dan diskon, telah menjadi peluang terbuka bagi masyarakat untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan. Tapi tidak disadari bahwa masyarakat sebetulnya dijebak melalui gaya hidup untuk memanfaatkan jasa tersebut yang ‘tetek bengeknya’ justru baru muncul belakangan setelah aplikasi ditanda-tangani. Informasi lengkap mengenai konsekuensi dari pelanggaran klausul pinjam-meminjam tidak dijelaskan di depan. Aplikasi kartu kredit misalnya, kini begitu mudah dilakukan di mall. Cukup foto copy identitas, tanda tangan, credit card sudah di tangan. Tidak dijelaskan bahwa “kalau anda menunda pembayaran pinjaman maka akan bunga berbunga”, atau “kalau anda ngemplang utang maka anda akan kami serahkan kepada debt collector” atau “kalau anda mau nutup kartu ini, nomor telepon bank kami akan susah dihubungi” atau “jika ada masalah yang merugikan anda, maka kami akan menjawab ‘sedang diurus’”. Hal-hal ini jika disampaikan di awal pasti akan membuat masyarakat berpikir dua kali sebelum menandatangani aplikasi kreditnya.

Bagaimanapun, bank yang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan tunggakan kedit para nasabahnya dengan cara-cara yang legal dan sahl menurut hukum. Jika BI membiarkan bank menggunakan tenaga DC yang notabene seperti diuraikan di atas, sama halnya membiarkan premanisme menjadi praktek resmi lembaga keuangan yang profesional. Mau ditaruh dimana muka kita di mata dunia? ***

 
Leave a comment

Posted by on April 6, 2011 in News Paper Opinion

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: