RSS

INDONESIA BUTUH TINDAKAN !

24 Oct

Artikel ini dimuat di Harian Suara Pembaruan, Senin 24 Oktober 2011 halaman 5.

Oleh : Sonny Eli Zaluchu
Ketika tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat ! Amsal.

“Uang negara dirampok oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.” Demikian komentar Presiden usai melantik 12 Menteri dan 13 Wakil Menteri hasil perombakan terbaru kabinet yang dipimpinnya. Pernyataan tersebut mengandung dua implikasi sekaligus. Pertama, sedemikian hebatnya korupsi di Indonesia, sehingga presiden akhirnya menstigma koruptor dengan istilah perampok. Orang yang merampok, tentu saja disebut perampok. Dan negara yang dipimpin oleh Presiden, ternyata penuh dengan para perampok! Mereka tidak berasal dari tempat yang nun jauh disana, tetapi ironisnya ada di dalam birokrasi pemerintahan, aparat penegak hukum dan politikus di parlemen. Implikasi kedua sangat jelas. Para parampok itu ternyata terdapat di dalam tubuh kepemimpinan presiden sendiri. Mereka adalah oknum pemerintah pusat, daerah dan anggota parlemen.

TIDAK BUTUH SERUAN
Seruan Presiden sekeras apapun, pada hemat penulis, tidak akan pernah bermakna dalam upaya pemberantasan bahaya laten korupsi di negara ini. Mengapa? Seruan apapun dari para tokoh dan pejabat sudah tidak bertaji membuat takut para perampok itu. Bahkan masyarakat kita pada akhirnya menjadi abai dengan omongan para pejabat yang tidak pernah menyentuh substansi masalah dan bergegas bertindak mengatasinya.
Coba saja lihat seruan para tokoh agama yang bersatu mengkritisi berbagai ketidakdilan dalam praktek penyelenggaraan negara, sama sekali tidak membawa pengaruh yang signifikan. Bukti mutakhir adalah kasus ‘aniaya’ rohani yang dialami oleh jemaat GKI Yasmin di Bogor. Seruan apapun yang ditujukan kepada aparat di daerah, tidak mengubah apapun dan mereka, yang kebebasan memeluk agamanya telah dijamin hukum dan UU, tetap dilarang beribadah di tempat yang bertahun-tahun mereka tempati. Seruan keprihatinan para tokoh nasional terhadap berbagai masalah bangsa dan negara ini juga seperti uap air di tengah panas terik, yang hanya terlihat sebentar untuk kemudian hilang tanpa bekas. Pemerintah sama sekali tidak memperlihatkan respon dan perubahan di lapangan. Berkali-kali kita mendengar Presiden berseru ini dan itu kepada aparatnya sendiri, tetapi tidak ada satupun hasil yang dirasakan oleh masyarakat.

Negara ini dengan segala permasalahannya tidak membutuhkan seruan para pejabat atau tokoh. Hal itu terbukti tidak efektif memperbaiki situasi. Yang dibutuhkan adalah implementasi. Yang mendesak dilakukan adalah perubahan tingkah laku dan tindakan nyata aparat pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah, untuk menegakkan hukum. Kita semua sudah menyadari bahwa korupsi dan pelanggaran hukum telah membuat masyarakat muak. Dan ketika para pejabat yang seharusnya mampu bertindak lebih untuk memperbaiki keadaan, hanya sebatas berteriak dan berseru, masyarakat cuma berpikir, “sandiwara apalagi yang tengah dimainkan.” Seruan tanpa tindakan hanya akan membuat masyarakat semakin muak dan skeptis. Yang seharusnya dilakukan adalah, hukum para perampok itu dengan seberat-beratnya. Jangan sampai terjadi, para perampok itu justru divonis ringan atau malah dibebaskan dari segala tuntutan hukum seperti belakangan ini diperlihatkan dalam penanganan kasus-kasus tipikor. Semua kenyataan itu telah mencederai rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Satu-satunya langkah untuk memperbaiki keadaan itu, hentikan seruan dan mulailah bertindak. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, pasti akan pulih dengan sendirinya. Jangan sampai masyarakat akhirnya beranggapan, ada maling teriak maling.

SEJARAH TANPA PERUBAHAN
Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia memang mencatat kemajuan. Di era penuh keterbukaan ini, banyak hal telah dilakukan pemerintah. Perangkat dibentuk dan hukum dibenahi untuk menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa. Keberadaan KPK, pangadilan Tipikor, kerjasama antar-lembaga penegak hukum, telah menandai kemajuan yang signifikan dalam usaha pemberantasan korupsi. Pada awalnya, semua usaha dan perangkat yang disusun itu membawa harapan baru.
Akan tetapi, semua perangkat tersebut ternyata gagal bekerja maksimal karena beberapa hal. Pertama, sewaktu kasus-kasus korupsi melibatkan para tokoh dan aparat di dalam pemerintahan sendiri yang nota bene adalah penguasa-penguasa yang saling tahu borok masing-masing. Inilah yang menyebabkan usaha penegakan hukum secara jujur dan adil menjadi tersandera. Dengan kata lain, sesama perampok tidak mungkin saling menghakimi satu sama lain. Jika hal tersebut dipaksakan, maka seorang maling yang kena sial tertangkap tangan, pasti tidak akan bersedia ‘mati’ sendirian. Hukum menjadi tergadaikan dengan berbagai kompromi yang dilakukan.
Kedua, usaha penegakan hukum melemah ketika diintervensi kepentingan politik. Hal semacam ini telah mengalami pembiaran dengan sengaja, di dalam berbagai usaha penegakan hukum di Indonesia. Hukum tidak lagi memiliki dirinya sendiri. Hukum tidak lagi menjadi alat atau sistem yang independen tetapi telah ditunggangi dengan sengaja sehingga tampil seperti singa ompong. Ketika hukum berusaha untuk berfungsi, berbagai kepentingan politik eksternal menjadi belenggu yang membatasi tindakan.
Ketiga, aparat yang terlibat di dalam penegakan hukum adalah aparat yang juga berperilaku korup. Ibarat membersihkan lantai basah dengan lap yang tidak kering, tidak akan ada perubahan dari setiap usaha yang dikerjakan. Malah akan terjadi, para perampok ini, dengan segala atribut kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki, sekongkol dengan aksi keroyokan menghambat apapun usaha penyelidikan dan penegakan hukum yang menyentuh kepentingan mereka. Tidak tahu malu, mereka tidak segan-segan mewacanakan, misalnya pembubaran KPK, perubahan UU, kompromi, merancang rekayasa, dsb demi menyelamatkan mereka dari jerat hukum.
Semua hal tersebut di atas mengarah pada sesuatu yang semula baik adanya dan menciptakan sejarah, akhirnya tidak membawa perubahan apapun. Contoh terakhir adalah gonta-ganti menteri dalam kabinet dan penambahan wakil menteri. Seolah-olah dengan melakukan pergantian, rotasi dan penambahan wakil menetari, carut marut masalah bangsa akan dapat dibereskan.
Sejarah tanpa perubahan yang terjadi dalam reformasi berakar pada satu hal yakni kepemimpinan. Jika SBY berhenti berseru, berhenti mencari simpati, berhenti mengeluh, berhenti mengeluarkan air mata, berhenti membentuk citra dan mulai bertindak dengan tegas tanpa takut dengan kepentingan parpol (penekanan ditambahkan), itulah yang merubah wajah Indonesia dengan sejarah baru yang benar-benar menghasilkan perubahan sejati. SBY harus berani membersihkan aparatur pemerintah yang korup dalam jajarannya, mulai dari kabinetnya sendiri, orang-orang yang berasal dari partainya dan memimpin dengan sikap tegas, jangankan berseru, mengerlingkan mata saja seperti di zaman pak Harto, orang akan takut melanggar hukum. Sikap kepemimpinan seperti itulah yang dinantikan di sisa masa jabatannya sebagai Presiden. Bukan tambal sulam kabinet. Semoga ***

 
Leave a comment

Posted by on October 24, 2011 in News Paper Opinion

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: